Kasus Simulator SIM, Libatkan Dua Jenderal Polisi

Perkara korupsi simulator SIM ini mulai diusut KPK sejak pertengahan tahun lalu. Sekitar Juli 2012, KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM roda dua dan roda empat tahun 2011. Selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Djoko disangka melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, Djoko tidak sendirian. KPK juga menjerat mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang sebagai tersangka.

Mengusut kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM yang melibatkan dua jenderal polisi ini bukanlah perkara mudah bagi KPK. Jika masih ingat, KPK sempat berselisih dengan kepolisian terkait kasus ini. Pada saat yang hampir bersamaan, kepolisian juga menetapkan Djoko, Didik, Budi, dan Sukotjo sebagai tersangka. Para tersangka bahkan sempat ditahan kepolisian sebelum KPK memenjarakan mereka.

Pengusutan kasus ini oleh KPK semakin dramatis ketika sejumlah anggota kepolisian menyerbu Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk menangkap penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan. Polisi menetapkan Novel sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat sehingga menyebabkan kematian tersangka pencurian sarang burung walet pada 2004.

Ketika itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut upaya ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Tidak berhenti sampai di situ, insiden ini diikuti dengan penarikan besar-besaran penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Penarikan para penyidik besar-besaran ini dirasa KPK dapat menghambat penyidikan kasus-kasusnya, termasuk kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

Hingga akhirnya, ketegangan antara kepolisian dan KPK diselesaikan melalui tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 8 Oktober 2012, Yudhoyono meminta kepolisian menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus simulator SIM kepada KPK. Presiden juga meminta kepolisian untuk menangguhkan penyidikan kasus Novel Baswedan yang menjadi pimpinan satuan tugas penyidikan kasus simulator SIM tersebut.

Amanat Presiden tersebut seolah tidak disia-siakan KPK. Lembaga antikorupsi itu memaksimalkan pengusutannya hingga menjerat Djoko dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sekitar Februari 2013, KPK mengumumkan penetapan Djoko sebagai tersangka TPPU. Dengan demikian, ada dua kasus yang harus dihadapi Djoko selama berurusan dengan KPK.

Jenderal bintang dua yang pernah mendapatkan penghargaan Bintang Bahayangkara Pratama ini diduga menyamarkan harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam kurun untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko diduga membeli sejumlah aset yang diatasnamakan istri-istrinya dan keluarganya.

Dituntut 18 tahun penjara. Persidangan kasus simulator SIM dimulai sekitar April 2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun Djoko merupakan tersangka pertama yang disidang.

Setelah melalui proses persidangan selama lebih kurang empat bulan, sampailah bagi jaksa KPK untuk menuntut Djoko. Bulan lalu, jaksa KPK menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar keuntungan yang diperolehnya dari proyek simulator SIM, yakni Rp 32 miliar.

Dalam tuntutannya, jaksa KPK menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko dianggap terbukti menyamarkan hartanya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para istrinya dan keluarganya.

Kepemilikan harta Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat kepolisian. Untuk periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan 60.000 dollar AS. Padahal, total penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu hanya Rp 407 juta dan penghasilan lainnya sekitar Rp 1,2 miliar.

Pada proyek pengadaan simulator SIM tahun 2011 senilai Rp 198 miliar ini, Sukotjo didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,9 miliar, serta memperkaya orang lain, yakni Djoko Susilo sebesar Rp 32 miliar, Didik sebesar Rp 50 juta, Budi Susanto Rp 88,4 miliar.

Sukotjo dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (UU Tipikor) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Adapun vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Sukotjo dengan 4,5 tahun penjara.

Jaksa sebelumnya menilai Sukotjo melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (UU Tipikor) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.